Tidak sedikit program pemberdayaan terlihat sangat meyakinkan. Kegiatan ramai, peserta banyak, pelatihan berjalan, dokumentasi rapi, laporan tebal, dan anggaran terserap optimal. Dari luar, semuanya tampak sukses.
Pertanyaan yang lebih penting justru sering luput: apakah kehidupan masyarakat benar-benar berubah?
Inilah ironi yang berulang dalam banyak program sosial: output tinggi, outcome nol.
Sebagai orang yang besan tahun terlibat langsung dalam pemberdayaan masyarakat—mulai dari Ketua LPM, Ketua Gema Madani Kelurahan Kersanagara, hingga mendampingi warga di lapangan—saya sering melihat program gagal bukan karena kekurangan dana atau minim niat baik, melainkan karena desain program yang keliru sejak awal.
Di lapangan, saya bertemu pelaku usaha kecil yang mengikuti banyak pelatihan tetapi tetap kesulitan menjual produk. Saya melihat keluarga prasejahtera yang hadir dalam berbagai kegiatan, tetapi kondisi ekonominya stagnan. Saya juga mendampingi pemuda menganggur yang berkali-kali ikut seminar motivasi, tetapi tidak pernah benar-benar tersambung ke peluang kerja atau usaha.
Masalahnya sederhana: kita terlalu sibuk mengukur aktivitas, bukan perubahan.
Terjebak pada Kesibukan Program
Banyak lembaga menilai keberhasilan dari jumlah acara, peserta, pelatihan, atau dokumentasi. Pertanyaan yang sering muncul adalah: berapa seminar? berapa peserta? berapa anggaran terserap?
Padahal menurut ahli pemberdayaan masyarakat Jim Ife, pemberdayaan sejati adalah proses meningkatkan kapasitas masyarakat agar mampu mengontrol kehidupannya sendiri. Artinya, ukuran keberhasilan bukan jumlah kegiatan, tetapi apakah peserta menjadi lebih mandiri secara ekonomi.
Apakah pendapatannya naik?
Apakah usahanya bertahan?
Apakah ia keluar dari kondisi rentan?
Jika pertanyaan ini tidak pernah diajukan, maka program hanya menghasilkan aktivitas administratif.
Saya sering menemukan pelatihan dijadikan tujuan akhir. Padahal pelatihan hanyalah transfer pengetahuan. Ia tidak otomatis melahirkan pelanggan, omzet, atau profit. Banyak program “kecanduan pelatihan” karena mudah dibuat, mudah dilaporkan, dan terlihat keren di publikasi.
Namun ekonomi warga tidak bergerak dengan slide presentasi.
Pendampingan Jauh Lebih Penting daripada Seremoni
Pengalaman lapangan mengajarkan satu hal: perubahan ekonomi membutuhkan proses.
Pelaku usaha kecil lebih membutuhkan pendampingan rutin dibanding seminar sehari. Mereka perlu coaching, evaluasi cashflow, akses pasar, penguatan jaringan, hingga solusi atas masalah konkret usaha.
Konsep ini sejalan dengan pendekatan empowerment dari Robert Chambers yang menekankan pentingnya proses partisipatif, keberlanjutan, dan penguatan kapasitas lokal.
Karena itu, pelatihan tanpa pendampingan hampir selalu menghasilkan dampak tipis.
Program yang efektif justru biasanya sederhana: peserta terbatas, intervensi fokus, monitoring rutin, dan target outcome jelas.
Lebih baik mendampingi 20 pelaku usaha hingga omzetnya naik, daripada melatih 500 orang tanpa jejak perubahan.
Dari Lapangan ke Kebijakan
Sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya, saya memandang pengalaman lapangan ini penting dibawa ke ruang kebijakan.
Kebijakan publik seharusnya tidak berhenti pada penyerapan anggaran atau target administratif, tetapi berorientasi pada dampak nyata. Program ekonomi keluarga harus terhubung dengan akses pasar, komunitas usaha, dan ekosistem pendukung.
Ekonomi masyarakat tidak bisa dibangun dengan pendekatan event semata.
Kita membutuhkan budaya baru dalam pemberdayaan: berbasis data, target yang jelas, monitoring outcome, dan keberanian mengevaluasi program yang tidak efektif.
Pada akhirnya, program pemberdayaan tidak diukur dari seberapa ramai acaranya, tetapi seberapa nyata perubahan yang dihasilkannya.Sebab masyarakat tidak membutuhkan lebih banyak seremoni. Mereka membutuhkan solusi yang benar-benar mengubah hidup. (im)
