Dalam perjalanan panjang mendampingi masyarakat, saya masih sering menemukan satu persoalan yang sebenarnya tidak terlalu terlihat, tetapi dampaknya sangat besar. Persoalan itu adalah ketika laporan kegiatan lebih dihargai daripada dampak yang dirasakan masyarakat.
Sejak menjadi Ketua R, hingga saat ini mendapat amanah sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya, saya melihat banyak program yang secara administrasi dinilai berhasil. Laporannya lengkap, dokumentasinya rapi, serapan anggarannya tinggi, bahkan kegiatan berlangsung sesuai jadwal. Namun ketika beberapa bulan kemudian kita kembali ke lokasi, perubahan yang diharapkan sering kali tidak terlihat.
Di sinilah kita perlu jujur bertanya: apakah tujuan program hanya menghasilkan laporan, atau menghasilkan perubahan?
Dari Budaya Administratif Menuju Budaya Dampak
Dalam teori pemberdayaan masyarakat, keberhasilan program tidak diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi dari meningkatnya kapasitas masyarakat untuk menyelesaikan persoalannya sendiri.
Pakar pemberdayaan masyarakat, Robert Chambers, menegaskan bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang berpusat pada masyarakat (people-centered development), bukan sekadar berpusat pada proyek atau administrasi. Masyarakat harus menjadi subjek perubahan, bukan hanya objek kegiatan.
Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa budaya administratif sering kali membuat energi habis pada penyusunan proposal, absensi peserta, dokumentasi kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban. Semua itu memang penting. Namun persoalannya muncul ketika administrasi menjadi tujuan utama, sementara dampak nyata justru terlupakan.
Saya pernah mendampingi kelompok usaha kecil yang mengikuti berbagai pelatihan. Sertifikatnya banyak, foto kegiatannya lengkap, tetapi usahanya tidak berkembang. Setelah dicari penyebabnya, ternyata persoalan utama mereka bukan kurang pelatihan, melainkan tidak memiliki akses pasar dan pendampingan setelah kegiatan selesai.
Dari pengalaman seperti itulah saya belajar bahwa masyarakat tidak membutuhkan banyak seremoni. Mereka membutuhkan solusi yang berkelanjutan.
Ukuran Keberhasilan yang Perlu Diubah
Kita perlu mulai mengubah cara pandang dalam menilai keberhasilan program pemberdayaan.
Pertanyaan yang seharusnya diajukan bukan lagi berapa kali pelatihan dilakukan, tetapi berapa pelaku usaha yang pendapatannya meningkat. Bukan berapa banyak peserta yang hadir, tetapi berapa keluarga yang menjadi lebih mandiri. Bukan seberapa tebal laporan yang disusun, tetapi seberapa besar masalah masyarakat yang berhasil diselesaikan.
Konsep ini sejalan dengan pendekatan outcome-based development yang banyak digunakan dalam program pembangunan modern. Fokusnya bukan pada aktivitas, melainkan pada hasil dan perubahan yang terjadi.
Karena itu, pelatihan harus diikuti pendampingan. Bantuan modal harus dihubungkan dengan akses pasar. Kelompok usaha perlu diperkuat dengan jejaring komunitas yang saling mendukung. Tanpa itu, program sering berhenti ketika kegiatan selesai.
Membawa Suara Lapangan ke Ruang Kebijakan
Sebagai anggota DPRD, saya berusaha membawa perspektif lapangan ke dalam pembahasan kebijakan. Apa yang saya sampaikan bukan lahir dari ruang rapat semata, melainkan dari pengalaman bertahun-tahun berinteraksi dengan pelaku usaha kecil, keluarga prasejahtera, kelompok pemuda, dan berbagai komunitas masyarakat.
Saya meyakini bahwa pemberdayaan bukan sekadar menghabiskan anggaran, tetapi membangun kemandirian. Bukan sekadar menjalankan program, tetapi menghadirkan perubahan.
Pada akhirnya, masyarakat tidak hidup dari laporan. Masyarakat hidup dari manfaat yang mereka rasakan. Karena itu, budaya dampak harus menjadi orientasi bersama. Ketika dampak menjadi ukuran utama, maka setiap rupiah yang dibelanjakan, setiap program yang dijalankan, dan setiap kebijakan yang dibuat akan benar-benar bermuara pada kesejahteraan masyarakat. (im)
