Tidak semua program pemberdayaan berhasil. Ini kenyataan yang harus diterima dengan jujur.
Dalam praktik di lapangan, ada program yang dirancang dengan niat baik, sumber daya cukup, dan tim yang bekerja keras, tetapi hasilnya tetap tidak signifikan. Peserta tidak berkembang, usaha tidak tumbuh, outcome minim, sementara energi dan anggaran terus terserap.
Masalahnya, banyak organisasi tidak berani menghentikan program seperti ini.
Program yang sebenarnya sudah terbukti tidak efektif tetap dipertahankan. Alasannya beragam: sudah menjadi agenda tahunan, dianggap tradisi organisasi, ada kebanggaan personal dari penggagasnya, atau sekadar takut mengakui bahwa program tersebut tidak bekerja.
Akibatnya, sumber daya terus habis tanpa hasil yang sepadan.
Sebagai aktivis yang cukup lama mendampingi masyarakat—mulai dari Ketua LPM hingga Ketua Gema Madani Kelurahan Kersanagara, Kecamatan Cibeureum—saya melihat fenomena ini cukup sering terjadi.
Ada kegiatan yang setiap tahun terus diulang dengan format yang hampir sama. Peserta berganti, tema sedikit diperbarui, desain publikasi dibuat lebih menarik. Tetapi substansi dan hasilnya tidak banyak berubah.
Setelah beberapa tahun, pertanyaannya tetap sama: apa dampak nyatanya?
Kalau pertanyaan ini sulit dijawab, berarti ada sesuatu yang harus dievaluasi.
Evaluasi Bukan Ancaman
Banyak organisasi memandang penghentian program sebagai kegagalan yang memalukan. Padahal dalam perspektif pengelolaan program, evaluasi dan keputusan menghentikan intervensi yang tidak efektif justru menunjukkan kedewasaan organisasi.
Menurut Michael Quinn Patton, evaluasi seharusnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan pembelajaran, bukan sekadar pembenaran atas program yang sudah berjalan.
Artinya, data hasil program harus dipakai untuk menjawab satu pertanyaan penting: apakah program ini layak diteruskan, diperbaiki, atau dihentikan?
Kalau jawabannya tidak jelas, kita berisiko terjebak dalam rutinitas tanpa pembaruan.
Siapa yang paling dirugikan? Tentu saja masyarakat.
Mereka membutuhkan solusi nyata, bukan program yang dipertahankan demi kenyamanan organisasi.
Keberanian Mengubah Arah
Dalam pengalaman saya, menghentikan program yang tidak efektif sering kali justru membuka ruang inovasi.
Sumber daya yang sebelumnya habis untuk kegiatan kurang berdampak bisa dialihkan pada model yang lebih relevan: pendampingan lebih intensif, cohort peserta lebih kecil, intervensi berbasis kebutuhan spesifik, atau penguatan akses pasar.
Kadang masalahnya bukan pada tujuan, tetapi pendekatannya.
Karena itu, saya percaya organisasi harus membangun budaya refleksi yang sehat: berani mengukur hasil, jujur membaca data, dan tidak terlalu terikat pada ego program.
Sebagai anggota DPRD Kota Tasikmalaya, saya memandang prinsip ini penting dibawa dalam kebijakan publik. Program pemberdayaan harus dirancang dinamis, terbuka terhadap evaluasi, dan fokus pada manfaat riil bagi masyarakat.
Program yang baik bukan yang paling lama berjalan, tetapi yang paling relevan dan efektif.
Pada akhirnya, pemberdayaan bukan soal mempertahankan kegiatan agar tetap hidup.
Hal yang jauh lebih penting adalah memastikan program benar-benar membantu masyarakat menjadi lebih mandiri, keluarga lebih kuat secara ekonomi, dan komunitas tumbuh berkelanjutan.Kadang, cara paling bertanggung jawab untuk maju adalah berani berhenti dari hal yang tidak lagi bekerja. (im)
