Dalam kunjungan akademik tersebut, mahasiswa menyampaikan berbagai pertanyaan kritis terkait persoalan banjir, sampah, hingga parkir di Kota Tasikmalaya.
Tasikmalaya, FPKS— Suasana diskusi hangat dan penuh antusiasme mewarnai kegiatan penerimaan kunjungan akademik mahasiswa Universitas Perjuangan Tasikmalaya di DPRD Kota Tasikmalaya, Rabu (20/5/2026).
Sekitar 30 mahasiswa Program Studi Hukum bersama dosen pendamping hadir di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tasikmalaya untuk mengikuti dialog seputar persoalan perkotaan dan tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam forum tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah aspirasi sekaligus pertanyaan kritis terkait berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi perhatian masyarakat Kota Tasikmalaya.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PKS, Elan Jaelani, S.H., menjadi salah satu narasumber yang memberikan penjelasan dalam diskusi tersebut.
Mahasiswa Soroti Banjir dan Pengelolaan Sampah
Salah satu isu yang paling banyak dibahas adalah persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kota Tasikmalaya.
Mahasiswa menilai persoalan tersebut perlu mendapatkan penanganan serius karena berdampak langsung terhadap aktivitas dan kenyamanan masyarakat.
Menanggapi hal itu, Elan Jaelani menjelaskan bahwa banjir terjadi karena beberapa faktor, bukan hanya curah hujan tinggi.
“Masalah banjir tidak hanya soal drainase yang belum ada, tetapi juga karena sedimentasi dan tumpukan sampah yang menyumbat aliran air,” ujar Elan.
Ia menambahkan, DPRD telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya, khususnya melalui Dinas PUTR dan DLH, untuk mendorong penanganan yang lebih optimal.
Selain banjir, mahasiswa juga menyoroti kondisi TPA Ciangir yang dinilai belum memiliki sistem pengolahan sampah yang maksimal.
Mereka juga mengusulkan pemindahan TPS di kawasan Dadaha, mengingat lokasi tersebut merupakan area publik yang banyak digunakan masyarakat untuk olahraga dan aktivitas sosial.
Menanggapi hal itu, Elan menjelaskan bahwa persoalan sampah beberapa waktu lalu juga dipengaruhi kendala sumber daya manusia.
“Beberapa waktu lalu sempat ada mogok relawan karena masalah insentif. Namun per Oktober 2026 sudah ada kesepakatan insentif relawan sebesar Rp30 ribu per hari,” jelasnya.
Bahas Penataan Parkir Kota
Topik lain yang menjadi perhatian mahasiswa adalah persoalan parkir yang dinilai masih semrawut di sejumlah titik kota.
Elan memaparkan bahwa saat ini Kota Tasikmalaya memiliki 35 titik parkir resmi yang terdiri atas 12 ruas jalan utama dan 23 ruas jalan bukan jalur utama (BJUT).
Menurutnya, pengelolaan parkir dilakukan dengan tarif berbeda sesuai kategori ruas jalan.
“Saat ini terdapat sekitar 435 juru parkir resmi di Kota Tasikmalaya,” kata Elan.
Ia juga menyampaikan bahwa pendapatan parkir Kota Tasikmalaya pada tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,427 miliar.
Meski demikian, ia mengakui penataan parkir masih perlu terus diperbaiki agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat.
Ruang Diskusi dan Edukasi Politik
Elan Jaelani mengapresiasi sikap kritis mahasiswa dalam menyampaikan pandangan dan pertanyaan.
Menurutnya, forum seperti ini penting untuk membangun kesadaran publik sekaligus memperkuat partisipasi generasi muda dalam pembangunan daerah.
“Mahasiswa harus tetap kritis dan peduli terhadap persoalan kota. Diskusi seperti ini menjadi ruang pembelajaran bersama,” ujarnya.Ia berharap kunjungan akademik tersebut dapat memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai fungsi DPRD sekaligus mendorong lahirnya gagasan-gagasan positif bagi kemajuan Kota Tasikmalaya.(im)
