Perubahan sosial (social change) tidak pernah lahir begitu saja. Ia tumbuh melalui proses yang panjang, dimulai dari perubahan perilaku individu, kemudian keluarga, lingkungan, hingga akhirnya membentuk perubahan yang lebih luas.
Dalam praktik community development (pengembangan masyarakat), saya meyakini bahwa perubahan yang paling kokoh selalu dimulai dari lingkaran terdekat, bukan dari panggung yang paling besar.
Pengalaman saya sebagai pengurus RT, RW, LPM, hingga menjadi anggota DPRD mengajarkan satu hal sederhana. Ketika seseorang ingin membangun masyarakat, jangan terlebih dahulu memikirkan bagaimana mengubah satu kota. Mulailah dari rumah sendiri, tetangga sendiri, dan lingkungan yang setiap hari kita temui. Di sanalah kepercayaan dibangun, kepedulian tumbuh, dan kepemimpinan diuji.
Pandangan tersebut sejalan dengan konsep pemberdayaan yang dikemukakan Muhammad Hasan dan Muhammad Azis dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat.
Mereka menegaskan bahwa proses pemberdayaan harus “memulai dengan tindakan mikro. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro-makro harus terus menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro dapat menjadi policy input dan policy reform sebagai unsur utama pemberdayaan sehingga memiliki dampak yang lebih luas.”
Dengan kata lain, perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Inilah filosofi Lingkaran Pemberdayaan (empowerment circle) yang menjadi dasar pembahasan buku ini.
Lingkaran pertama adalah keluarga. Rumah tangga merupakan sekolah pertama bagi setiap manusia. Disinilah karakter dibentuk, nilai ditanamkan, dan kebiasaan dibangun.
Pemberdayaan tidak cukup dipahami sebagai peningkatan ekonomi semata. Hasan dan Azis, mengutip Friedmann, menjelaskan bahwa “pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis.”
Keluarga yang memiliki akses terhadap informasi, pendidikan, kesehatan, dan kepercayaan diri akan lebih siap melahirkan individu-individu yang mampu berkontribusi bagi masyarakat.
Dari keluarga, lingkaran pemberdayaan meluas ke RT dan RW. Dalam praktik community organizing (pengorganisasian masyarakat), RT dan RW bukan sekadar struktur administratif, melainkan ruang bertumbuhnya modal sosial (social capital). Gotong royong, ronda malam, pengajian, kerja bakti, santunan warga, hingga musyawarah lingkungan adalah proses yang membangun rasa saling percaya (trust) dan kepemilikan bersama (sense of ownership). Disinilah masyarakat belajar menyelesaikan persoalan secara kolektif.
Agus Purbathin Hadi dalam Desa Membangun dari Bawah menjelaskan bahwa “upaya-upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan kelompok berbasis kelompok lokal ini akan lebih efektif karena kelompok lokal umumnya lebih kohesif, dan memiliki kesepakatan bersama dalam bentuk aturan adat (awig-awig) yang sangat ditaati anggotanya.”
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa perubahan akan lebih mudah diterima ketika lahir dari kesepakatan masyarakat sendiri, bukan semata-mata karena instruksi dari luar.
Lingkaran berikutnya adalah kelurahan, kecamatan, hingga kota. Perlu dipahami, skala yang lebih besar tidak berarti meninggalkan akar persoalan. Justru sebaliknya, kebijakan pada tingkat kota harus lahir dari kebutuhan nyata yang telah teridentifikasi di tingkat RT, RW, dan kelurahan.
Agus Purbathin Hadi juga menekankan bahwa “agar perencanaan pembangunan desa benar-benar datang dari bawah, maka perencanaan dimulai dari Musyawarah Pembangunan Dusun (Musbangdus), sebelum pelaksanaan Musbangdes.”
Prinsip ini menunjukkan bahwa pembangunan yang baik selalu bergerak dari bawah (bottom-up development), bukan sekadar mengikuti pendekatan top-down.
Rhonda Phillips dan Robert H. Pittman dalam An Introduction to Community Development juga menegaskan bahwa keberhasilan suatu komunitas sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan lokal. Ketika para pemimpin masyarakat mampu menyusun rencana aksi yang jelas, membangun kolaborasi, dan menjaga semangat persatuan, maka perubahan yang sebelumnya dianggap mustahil dapat diwujudkan secara bertahap.
Sebaliknya, banyak program pembangunan gagal karena lebih mengejar pencitraan daripada perubahan yang sesungguhnya. Program terlihat megah, tetapi tidak menyentuh kebutuhan masyarakat.
Robert Chambers, sebagaimana dikutip Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, mengkritik fenomena ini dengan istilah “outsiders’ bias” dan “rural development tourist”, yaitu pendekatan pembangunan yang hanya melihat masyarakat dari luar tanpa benar-benar memahami kehidupan mereka. Pendekatan seperti ini sering menghasilkan program yang baik di atas kertas, tetapi lemah dalam pelaksanaan.
Pemberdayaan masyarakat harus kembali kepada prinsip dasarnya, yaitu “dari, oleh dan untuk masyarakat, dimana masyarakat didampingi atau difasilitasi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif sendiri agar mereka lebih mandiri dalam pengembangan dan peningkatan taraf hidupnya.”
Inilah esensi community empowerment yang sesungguhnya.
Bagi saya, membangun masyarakat bukan dimulai dengan membangun citra, tetapi membangun kepercayaan. Bukan dimulai dengan mengejar sorotan publik, tetapi dengan menyelesaikan persoalan yang ada di sekitar kita. Ketika keluarga menjadi kuat, RT menjadi hidup, RW menjadi kompak, kelurahan menjadi produktif, maka kecamatan dan kota akan ikut berubah.
Perubahan yang lahir dari lingkaran terdekat mungkin berjalan lebih lambat, tetapi ia akan memiliki akar yang kuat, rasa memiliki yang tinggi, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Disitulah letak kekuatan sesungguhnya dari sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat. (im)
