Selama bertahun-tahun terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dan pemberdayaan, saya sering menemukan persoalan yang sebenarnya sederhana, tetapi dampaknya panjang: niat membantu tidak selalu menghasilkan keberdayaan.
Bantuan sosial diberikan, modal usaha disalurkan, paket kebutuhan pokok dibagikan. Pada saat program berlangsung, semuanya terlihat baik. Namun beberapa waktu kemudian, persoalan yang sama kembali muncul. Usaha belum berkembang, pendapatan belum meningkat, dan penerima kembali menunggu bantuan berikutnya.
Kita perlu membedakan antara karitas dan pemberdayaan. Karitas diperlukan ketika seseorang menghadapi keadaan darurat dan membutuhkan pertolongan segera. Pemberdayaan bekerja pada persoalan yang berbeda: membangun kemampuan agar seseorang semakin mampu mengatasi persoalannya sendiri.
Perubahan ini penting dalam pemberdayaan ekonomi kader. Kita tidak sedang membangun budaya menerima bantuan, tetapi budaya berdaya.
Bantuan Darurat Tidak Sama dengan Pemberdayaan
Steve Corbett dan Brian Fikkert dalam When Helping Hurts membedakan relief sebagai bantuan yang bersifat mendesak dan sementara dengan development sebagai proses perubahan yang berkelanjutan. Perbedaan ini penting karena kesalahan diagnosis dapat membuat bantuan yang dimaksudkan untuk menolong justru memperpanjang ketergantungan.
Dalam situasi bencana, misalnya, memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal sementara, atau bantuan tunai adalah tindakan yang tepat. Orang yang sedang kehilangan rumah atau sumber penghasilan tidak mungkin langsung diminta membangun usaha.
Namun kondisinya berbeda ketika yang dihadapi adalah kader yang sebenarnya memiliki kemampuan bekerja dan menjalankan usaha, tetapi usahanya stagnan. Jika setiap persoalan langsung dijawab dengan santunan, kita tidak menyelesaikan akar masalah. Kita perlu melihat apakah persoalannya terletak pada manajemen, pemasaran, modal kerja, kualitas produk, jaringan distribusi, atau kemampuan membaca pasar.
Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa bantuan yang tidak disertai proses belajar sering hanya menyelesaikan persoalan hari ini. Beberapa waktu kemudian, persoalan yang sama muncul kembali.
Karena itu, pemberdayaan bukan sekedar menjawab “apa yang bisa kita berika, tetapi juga “kemampuan apa yang perlu kita bangun”
Bantuan Gratis dan Pentingnya Akuntabilitas
Persoalan berikutnya adalah bagaimana bantuan mempengaruhi perilaku ekonomi. Bantuan yang diberikan terus-menerus tanpa mekanisme tanggung jawab dapat membentuk kebiasaan menunggu. Lebih jauh lagi, bantuan yang tidak dirancang dengan baik dapat mengganggu ekosistem usaha yang justru sedang kita bangun.
Bayangkan sebuah lingkungan memiliki beberapa kader yang berjualan kebutuhan pokok. Kemudian datang program bantuan yang membagikan barang yang sama secara gratis dalam jumlah besar tanpa melibatkan pelaku usaha lokal. Dalam jangka pendek masyarakat memperoleh manfaat. Tetapi dalam jangka tertentu, pedagang lokal kehilangan pelanggan dan perputaran ekonominya terganggu.
Bantuan ekonomi harus memperhitungkan dampaknya terhadap ekosistem. Tujuannya bukan sekadar menyalurkan dana atau barang, tetapi memperkuat kemampuan ekonomi penerima sekaligus menjaga agar pelaku ekonomi lain tidak dirugikan.
Muhammad Yunus melalui gagasan social business juga mengkritik ketergantungan pada filantropi semata. Menurutnya, model yang sepenuhnya bergantung pada donasi memiliki keterbatasan keberlanjutan. Dalam pemberdayaan ekonomi, sumber daya perlu dikelola sedemikian rupa agar terus menghasilkan manfaat.
Hal ini bukan berarti semua bantuan harus berubah menjadi pinjaman. Bantuan tetap memiliki tempat. Tetapi ketika tujuan kita adalah membangun usaha, unsur kepemilikan, tanggung jawab, disiplin, dan akuntabilitas harus mulai diperkenalkan.
Muamalah yang Mendidik Kemandirian
Dalam perspektif Islam, pemberdayaan ekonomi tidak hanya berbicara tentang peningkatan pendapatan. Ada dimensi martabat dan ‘iffah di dalamnya. Bekerja, berusaha, dan menjaga kehormatan diri merupakan bagian penting dari kehidupan seorang Muslim.
Karena itu, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat diarahkan untuk memperkuat kapasitas produktif ketika kondisi dan ketentuan syariahnya memungkinkan. Bantuan dapat diwujudkan dalam bentuk pelatihan, alat kerja, pendampingan, akses pasar, atau pembiayaan yang dirancang secara bertanggung jawab.
Untuk pembiayaan usaha, berbagai akad muamalah dapat dipertimbangkan sesuai kebutuhan dan ketentuan syariah, seperti qardhul hasan, mudharabah, atau musyarakah. Ini bukan sekadar nama akadnya, tetapi apakah mekanismenya benar-benar mendidik tanggung jawab dan transparansi.
M. Umer Chapra menekankan bahwa pasar yang sehat membutuhkan kejujuran, keadilan, disiplin, penghormatan terhadap martabat manusia, dan norma etika. Artinya, membangun wirausaha kader bukan hanya mengajarkan cara memperoleh keuntungan, tetapi juga bagaimana menjalankan usaha secara amanah.
Dalam praktiknya, kader dapat mulai dibiasakan memisahkan keuangan rumah tangga dan usaha, mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyisihkan sebagian keuntungan, serta mempertanggungjawabkan penggunaan modal. Jika terdapat dana yang dikembalikan melalui skema yang disepakati, dana tersebut dapat diputar kembali untuk membantu kader lain.
Dari sini, kita bisa berharap karitas mulai berubah menjadi pemberdayaan.
Kita tidak sedang mengurangi kepedulian. Kita sedang meningkatkan kualitas kepedulian. Bantuan tetap diberikan ketika memang dibutuhkan, tetapi ketika persoalannya adalah kapasitas ekonomi, maka yang kita bangun adalah kemampuan, tanggung jawab, dan kemandirian. (im)
Daftar Pustaka
- Chapra, M. Umer. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.
- Corbett, Steve, dan Brian Fikkert. When Helping Hurts: How to Alleviate Poverty Without Hurting the Poor . . . And Yourself. Chicago: Moody Publishers, 2009.
- Yunus, Muhammad. Creating a World Without Poverty: Social Business and the Future of Capitalism. New York: PublicAffairs, 2007.
