Setelah kita memahami karakter masalah dan menentukan isu yang layak dipilotkan, pekerjaan berikutnya adalah menyusun hipotesis program.
Banyak program sosial dimulai dari niat yang baik, tetapi berhenti di tengah jalan karena dibangun di atas asumsi yang tidak pernah diuji. Kita merasa yakin bahwa masyarakat membutuhkan sebuah program, padahal keyakinan tersebut belum tentu sesuai dengan kenyataan di lapangan.
Dalam pilot project, sebuah gagasan tidak boleh diperlakukan sebagai kebenaran yang sudah final. Ia harus dipandang sebagai dugaan yang perlu dibuktikan melalui pengalaman nyata.
Dengan cara berpikir seperti ini, organisasi akan lebih terbuka terhadap masukan dan tidak takut mengubah pendekatan ketika menemukan fakta baru.
Rashmi Sinha, sebagaimana dikutip dalam Testing Business Ideas, menyatakan:
“Visi awal bagi sebuah startup serupa dengan hipotesis ilmiah.”
Prinsip ini juga berlaku dalam kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, maupun dakwah. Visi besar tentang masyarakat yang lebih mandiri atau lebih berdaya merupakan cita-cita yang baik, tetapi jalan menuju cita-cita tersebut harus dibuktikan melalui proses pembelajaran yang sistematis.
Alex Osterwalder dan David J. Bland mendefinisikan hipotesis sebagai:
“Asumsi yang menjadi dasar proposisi nilai, model bisnis, atau strategi Anda; serta apa yang perlu Anda pelajari untuk memahami apakah ide bisnis Anda mungkin berhasil.”
Karena itu, setiap program sebaiknya dimulai dengan kalimat sederhana, misalnya: “Kami percaya bahwa…”. Contohnya, “Kami percaya bahwa kelompok ibu rumah tangga di Desa X bersedia menyisihkan Rp5.000 per minggu untuk membangun dana pendidikan anak.” Pernyataan seperti ini jauh lebih mudah diuji daripada sekadar mengatakan bahwa masyarakat membutuhkan program tabungan pendidikan.
Osterwalder juga menyarankan agar organisasi menyusun hipotesis tandingan. Langkah ini penting agar kita tidak hanya mencari bukti yang mendukung keyakinan kita sendiri, tetapi juga membuka ruang untuk menemukan fakta yang mungkin berbeda.
Menguji Asumsi yang Paling Berisiko
Tidak semua hipotesis memiliki tingkat kepentingan yang sama. Ada asumsi yang jika terbukti salah hanya memerlukan sedikit penyesuaian. Namun ada pula asumsi yang apabila keliru akan menggagalkan seluruh program. Karena itu, pilot project harus memprioritaskan pengujian terhadap asumsi yang paling kritis.
Menurut Osterwalder dan Bland, setiap inovasi memiliki leap of faith, yaitu asumsi yang sangat penting tetapi belum memiliki bukti. Mereka menulis:
“Setiap ide, produk, atau strategi yang radikal memerlukan lompatan keyakinan (leap of faith). Jika terbukti salah, aspek penting yang belum terbukti ini dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan.”
Dalam praktiknya, hipotesis yang baik memiliki tiga karakteristik. Pertama, dapat diuji (testable), sehingga dapat dibuktikan benar atau salah melalui data. Kedua, presisi, yaitu menjelaskan dengan jelas siapa yang menjadi sasaran, perubahan apa yang diharapkan, dan kapan perubahan tersebut diukur. Osterwalder menjelaskan, “Hipotesis Anda presisi ketika Anda tahu seperti apa keberhasilan itu.” Ketiga, diskrit, artinya hanya menguji satu asumsi utama sehingga hasilnya mudah dipahami.
Selain itu, organisasi perlu memetakan tiga jenis risiko utama yang mungkin muncul. Pertama, desirability, yaitu apakah masyarakat benar-benar menginginkan solusi yang kita tawarkan. Kedua, feasibility, yaitu apakah organisasi memiliki kemampuan untuk melaksanakan program tersebut. Ketiga, viability, yaitu apakah program dapat berjalan secara berkelanjutan dari sisi sumber daya dan pembiayaan.
Dengan memetakan risiko-risiko tersebut, pilot project tidak lagi menjadi sekadar kegiatan percobaan, tetapi menjadi proses belajar yang terarah. Organisasi mengetahui asumsi mana yang harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum memperluas program.
Menentukan Tujuan yang Mengukur Dampak
Hipotesis yang baik harus diikuti dengan tujuan yang jelas. Tanpa tujuan, organisasi akan kesulitan menilai apakah pilot project berhasil atau justru perlu diperbaiki. Tujuan bukan sekadar daftar kegiatan yang ingin dilakukan, tetapi gambaran perubahan yang ingin diwujudkan.
Donella H. Meadows dalam Thinking in Systems menjelaskan pentingnya tujuan dalam sebuah sistem. Ia menulis:
“Tujuan adalah pengatur arah sistem, penentu kesenjangan yang memerlukan tindakan, indikator kepatuhan, kegagalan, atau keberhasilan.”
Namun Meadows juga memberikan peringatan yang sangat penting:
“Tentukan indikator dan tujuan yang mencerminkan kesejahteraan nyata dari sistem. Berhati-hatilah untuk tidak membingungkan upaya (effort) dengan hasil (result), atau Anda akan berakhir dengan sistem yang menghasilkan upaya, bukan hasil.”
Dalam kegiatan sosial, kita sering terjebak pada indikator aktivitas. Banyaknya pelatihan yang dilaksanakan, jumlah peserta yang hadir, atau banyaknya bantuan yang disalurkan memang penting dicatat. Akan tetapi, indikator tersebut belum menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat benar-benar berubah. Yang seharusnya diukur adalah perubahan perilaku, peningkatan kapasitas, bertambahnya kemandirian, atau menguatnya partisipasi masyarakat.
R. Edward Freeman dan rekan-rekannya dalam Stakeholder Theory menjelaskan bahwa tujuan yang efektif harus memiliki ukuran yang jelas, batas waktu yang realistis, dapat dipahami oleh pelaksana, serta didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan yang terlalu rendah tidak akan memotivasi, sedangkan tujuan yang terlalu tinggi hanya akan melahirkan kekecewaan.
Bagi saya, menyusun hipotesis dan tujuan program adalah bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Program yang baik tidak dibangun atas dasar keyakinan semata, tetapi atas keberanian untuk menguji asumsi, menerima kenyataan, dan memperbaiki diri.
Dengan cara itulah pilot project menjadi proses validated learning, yaitu pembelajaran yang benar-benar didasarkan pada bukti. Dari pembelajaran inilah lahir program-program yang lebih tepat sasaran, lebih efisien, dan lebih memberi manfaat bagi masyarakat. (im)
