Program politik seringkali berhadapan dengan masyarakat yang sangat beragam. Ada perbedaan kebutuhan, pengalaman, pendidikan, bahkan tingkat kepercayaan kepada lembaga politik. Program yang dirancang dengan baik diatas kertas belum tentu berjalan baik ketika diterapkan di lapangan.
Saya belajar dari kegiatan sosial bahwa semakin besar sebuah program, semakin besar pula risiko kesalahannya. Karena itu, tidak semua gagasan harus langsung diterapkan dalam skala besar. Ada baiknya diuji lebih dahulu.
Disinilah pilot project politik diperlukan. Ia menjadi ruang untuk mencoba, mengukur, mendengar, dan memperbaiki. Tujuannya bukan sekadar mencari keberhasilan. Kadang justru kegagalan kecil dalam pilot project menyelamatkan organisasi dari kegagalan besar ketika program sudah diperluas.
Pendidikan Politik: Dari Sosialisasi Menjadi Partisipasi
Pendidikan politik seringkali dipahami sebagai kegiatan menyampaikan informasi. Ada pembicara. Ada peserta. Ada materi. Selesai.
Padahal pendidikan politik seharusnya lebih dari itu. Masyarakat perlu didorong agar memahami persoalan publik dan memiliki kemampuan untuk ikut menentukan masa depan lingkungannya.
Dalam The Cambridge Handbook of Stakeholder Theory, para ahli menjelaskan pentingnya apa yang mereka sebut sebagai “eksperimentalisme demokratis”, yaitu:
“eksperimentalisme demokratis, di mana kekuasaan didesentralisasi untuk memungkinkan warga negara dan aktor lainnya menggunakan pengetahuan lokal mereka untuk menyesuaikan solusi dengan keadaan individu mereka, tetapi di mana badan-badan koordinasi regional dan nasional mewajibkan para aktor untuk membagikan pengetahuan mereka dengan orang lain yang menghadapi masalah serupa . . . [hal ini] sekaligus meningkatkan efisiensi administrasi publik dengan mendorong pembelajaran bersama di antara bagian-bagiannya dan meningkatkan akuntabilitasnya melalui partisipasi warga negara dalam keputusan-keputusan yang memengaruhi mereka.”
Gagasan ini penting. Pendidikan politik tidak harus seragam.
Di satu kampung mungkin lebih efektif melalui diskusi warga. Di tempat lain melalui sekolah warga. Di lingkungan anak muda mungkin lebih cocok melalui media digital. Pilot project memungkinkan kita mencoba berbagai pendekatan tersebut sebelum memilih model yang paling sesuai.
Literatur demokrasi partisipatif juga mendorong pergeseran menuju:
“sistem-sistem lokal yang dapat diterapkan secara mandiri, berkelanjutan, fleksibel, dan dinamis, daripada aturan-aturan yang rumit dan tersentralisasi serta pengawasan dari lembaga-lembaga yang memaksakan kepatuhan terhadap aturan dan regulasi.”
Artinya, masyarakat jangan hanya dijadikan objek sosialisasi. Mereka harus menjadi bagian dari proses.
Kader: Belajar Berpikir dan Bertindak
Persoalan kedua adalah kader. Organisasi politik membutuhkan kader yang tidak hanya patuh terhadap instruksi. Kader juga harus mampu membaca situasi dan mengambil keputusan yang tepat.
Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa masalah masyarakat tidak selalu tersedia dalam buku petunjuk. Ada persoalan yang membutuhkan keputusan cepat. Ada konflik yang tidak bisa diselesaikan dengan prosedur standar.
Peter M. Senge dalam The Fifth Discipline, mengutip Ray Stata, mengatakan:
“Dalam organisasi hierarkis tradisional, bagian atas berpikir dan bagian lokal bertindak. Dalam organisasi pembelajar, Anda harus menyatukan pemikiran dan tindakan pada setiap individu.”
Ini prinsip penting dalam kaderisasi.
Pilot project dapat digunakan untuk menguji model kaderisasi yang memberikan ruang lebih besar kepada kader lokal. Mereka diberi target dan batasan yang jelas. Tetapi cara mencapai target dapat disesuaikan dengan kondisi lapangan.
Hasilnya bukan hanya kader yang mampu menjalankan instruksi. Kita ingin melahirkan kader yang mampu membaca persoalan, menyusun alternatif, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas keputusannya.
Studi pembangunan masyarakat di India Utara menunjukkan adanya:
“perubahan dalam mentalitas masing-masing individu ketika mereka memiliki kekuasaan dan pengetahuan untuk menghadapi suatu masalah.”
Kader yang memiliki pengetahuan dan ruang bertindak akan tumbuh menjadi pemimpin. Bukan sekadar pelaksana.
Pelayanan Publik: Berani Melihat Masalah
Program politik juga sering bersentuhan dengan pelayanan publik. Misalnya bantuan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan masyarakat, atau program pemberdayaan.
Masalahnya, ketika program besar diluncurkan, ada kecenderungan semua pihak ingin terlihat berhasil. Laporan harus bagus. Angka harus tinggi. Kritik dianggap mengganggu.
Padahal persoalan lapangan tidak selalu seindah laporan.
Michael Quinn Patton dalam Developmental Evaluation mengingatkan bahaya standarisasi yang terlalu kaku. Ia mencatat:
“para pengadaptasi di lapangan yang cerdas menjadi pembohong, berpura-pura mengikuti model dengan kesetiaan yang tinggi agar tetap mendapatkan pendanaan, bahkan ketika mereka mengadaptasi model tersebut secara diam-diam untuk memenuhi kebutuhan lokal.”
Ini harus menjadi peringatan.
Pilot project justru harus menjadi ruang yang aman untuk menemukan masalah. Kalau ada prosedur yang tidak berjalan, katakan tidak berjalan. Kalau masyarakat tidak menerima, catat. Kalau indikator tidak tercapai, jangan dimanipulasi.
Di sinilah developmental evaluation menjadi penting. Patton menjelaskan:
“Evaluator adalah bagian dari tim desain yang anggota-anggotanya berkolaborasi untuk mengonseptualisasikan, merancang, dan menguji pendekatan-pendekatan baru dalam proses pengembangan, adaptasi, dan perubahan yang disengaja yang berlangsung secara jangka panjang. Fungsi utama evaluator dalam tim adalah untuk menjelaskan diskusi tim dengan data dan logika evaluatif, serta memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data dalam proses pengembangan.”
Program politik juga harus diperlakukan sebagai proses belajar.
Julia Coffman mengingatkan:
“Strategi advokasi biasanya berkembang seiring waktu, dan aktivitas serta hasil yang diinginkan dapat bergeser dengan cepat.”
Karena itu, kita tidak boleh menganggap desain awal sebagai sesuatu yang sakral. Yang harus dijaga adalah tujuan dan nilai dasarnya. Metodenya dapat diperbaiki.
Pada akhirnya, pilot project politik bukan alat untuk memenangkan kepentingan politik sesaat. Ia seharusnya menjadi mekanisme untuk memastikan bahwa program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Mulailah dari wilayah kecil. Uji modelnya. Dengarkan warga. Ukur hasilnya. Temukan masalahnya. Perbaiki. Baru kemudian diperluas.
Politik yang sehat bukan politik yang merasa selalu benar. Politik yang sehat adalah politik yang bersedia belajar dari kenyataan. (im)
